Posted by: afriyanto | January 29, 2008

PERLUNYA DATABASE PEMEKARAN WILAYAH

Ribut-ribut berkaitan dengan pemekaran wilayah, mungkin kita akan bersimpati dengan provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta. Negeri tempat dilahirkan dan dimakamkannya presiden ke-2 RI ini, sejak era 90an keatas tidak ada mengalami pemekaran wilayah, baik di level kabupaten atau provinsi. Malah yang ada, penurunan status wilayah. Misalnya pada saat penghilangan fungsi Kota Administratif atau Kotif. Masyarakat Jawa Tengah, seperti di Kotif Purwokerto, Cilacap, dan Klaten malah lebih cenderung memilih membubarkan kotif mereka, menolak peningkatan status wilayah mereka menjadi Kota, beralih bergabung dengan kabupaten induk semula.
ANTITHESE PEMEKARAN WILAYAH: Demikian juga di tingkat pemekaran provinsi. Sebenarnya provinsi Jawa Tengah memiliki kesempatan yang lebih utama dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di pulau Jawa atau luar Jawa. Karena Jawa Tengah menurut sejarah administrasi pemerintahan dari zaman Kolonial Belanda, telah memiliki keresidenan-keresidenan yang pada awal kemerdekaan Indonesia di konversi menjadi negara-negara bagian dan cikal bakal provinsi-provinsi di Indonesia. Seperti Keresidenan Banyumas, Keresidenan Solo, Keresidenan Kedu, dll.
KETIDAKSINKRONAN PEMEKARAN WILAYAH: Rencana pemekaran beberapa kabupaten baru di Indonesia pada tahun 2008 ini terasa sekali nuansa politisnya. Bagaimana kabupaten yang baru beberapa tahun dimekarkan dari kabupaten induknya, malah akan dimekarkan kembali. (Terlepas dari provinsi Papua dan IrJabar yang memang hobinya melakukan pemekaran wilayah, meskipun yang berdiam di wilayah pemekaran isinya cuman kadal doang, he he……). Contohnya adalah rencana pemekaran kembali kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan di provinsi Sulawesi Tengah.
MOROWALI DAN BANGGAI KEP: Rencana pemekaran kembali Kabupaten Morowali menjadi Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, contohnya. Kabupaten Morowali merupakan pemekaran dari kabupaten Poso pada tahun 1999. (UU no 51 Tahun 1999). Kasus yang serupa juga terjadi pada rencana pemekaran Kabupaten Banggai Laut dari Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri juga merupakan pemekaran dari kabupaten Banggai dan juga produk dari UU yang sama.
HEARTQUARTER PROBLEM
Kedua kabupaten yang akan dimekarkan ini mempunyai akar konflik permasalahan yang sama, yaitu penetapan ibukota Kabupaten dan fungsionalisasi ibukota Kabupaten itu sendiri yang berbeda antara UU dan aspirasi masyarakat. Dari kedua kasus ini, jelaslah terlihat ketidaksiapan pemekaran suatu wilayah, dan koordinasi antara pusat dan daerah berkaitan dengan wilayah yang dimekarkan tidaklah sinergis. Dan solusi untuk memekarkan kembali wilayah kabupaten bermasalah itu bukanlah sebuah jalan terbaik. Banyak waktu yang terbuang hanya berkutat pada sekitar pemekaran wilayah dan memulai suatu program pembangunan baru untuk sebuah kabupaten baru yang notabene mesti start dari nol.
PERLUNYA DATABASE WILAYAH WILAYAH YANG SUDAH DIMEKARKAN: Mungkin untuk kedepannya, para pengambil keputusan dan para Legislatif baik di pusat maupun daerah, perlu memiliki sebuah database sederhana pemekaran wilayah-wilayah, dari tingkat provinsi sampai dengan kecamatan se-Indonesia. (Kalau perlu sampai level desa dan kampung-kampung). Dari database ini, mungkin para legislatif bisa mempertimbangkan lebih matang usulan-usulan pemekaran wilayah di Indonesia serta menginventarisir permasalahan berkaitan dengan pemekaran wilayah. Baik itu dari parameter waktu, luas wilayah, penduduk, dan ibukota wilayah yang akan dimekarkan….
Catatan: Peta diedit dari sumber Peta KPU Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.

Responses

  1. pemekaran bertujuan untuk mendekatkan diri pemerintah kepada masyarakat. tetapi yang salah ketika dalam proses pemekaran tersebut yang terjadi adalah pembagian kue kekuasaasn yang berimbas pada patologi sosial dalam kehidupan masyarakat.

  2. Memang benar, hakekat pemekaran wilayah adalah masalah pelayanan kepada masyarakat dimana wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan lebih kompleks penanganannya. Luas wilayah dan kondisi geografis juga menjadi pertimbangan yang penting. Jadi yang mau dilayani adalah didominasi oleh manusia, bukan hewan atau tumbuhan. Kedepan pemerintah pusat perlu mengkaji lebih dalam terhadap usulan pemekaran wilayah. Wilayah dengan jumlah penduduk 1/10 – 1/15 dari daerah lain ternyata memakan anggaran yang sama besarnya. Sekarang, jika dievaluasi berapa persenkah wilayah pemekaran yang boleh dikatakan berhasil? Yang ada hanyalah pembengkakan belanja rutin/operasional karena semakin banyaknya posisi jabatan mulai dari eselon II hingga eselon IV an membengkaknya jumlah pegawai yang semuanya mengharapkan fasilitas negara dan menguatnya akar serabut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang mengakibatkan semakin sulit untuk ditumbangkan.. Contoh wilayah Kab/Kota berpenduduk 100 ribu – 150 ribu jiwa jumlah anggarannya hampir sama dengan sebuah kabupaten/kota yang berpenduduk 500 ribu – 1 juta jiwa. Pun jumlah PNS tidak berbeda jauh. Efektif dan efisienkah? Jangan hanya karena faktor politis pemekaran dilakukan tetapi lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat luas. TQ

  3. pemekahran ibu kora kabupaten kayak nya tidak usah lagi di lakukan di indonesia ini. khususnya di kabupaten morowali. buat pemborosan negara aja. bayar dulu utang negara baru fikirkan pemekaran. jangan cuman hambur-hamburkan dana saja. yang rugikan rakyat sendiri….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: