Posted by: afriyanto | December 26, 2007

SEA SPATIAL

REEF RESCUED:

Nusantara kita terkenal dengan keindahan terumbu karangnya di dunia. Hampir seluruh pantai di setiap pulau mempunyai kawasan terumbu karang. Kondisi terumbu karang yang memprihatinkan dewasa ini menyebabkan banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun LSM asing untuk proses penyelamatan. Penyelamatan kawasan terumbu karang merupakan bagian yang terpisahkan dari penataan kawasan pantai dan laut.

Terumbu karang yang biasanya merupakan ancaman bagi kapal-kapal, disisi lain merupakan kawasan yang produktif sebagai tempat berkumpulnya ikan dan habitat laut lainnya dan kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata bawah laut. Pengelolaan terumbu karang seharusnya dilakukan secara terintegrated dengan pengelolaan kawasan lingkungan sekitar pantai.

 

SOCIETY IN SEA SPATIAL: Instrumen yang paling penting dalam pengelolaan terumbu karang salah satunya adalah partisipasi masyarakat sekitar yang berdomisili dan menggantungkan mata pencahariannya di sekitar terumbu karang. Sedangkan pada tingkat pengambilan keputusan dan kebijaksanaan, ketersedian data-data yang akurat dan terkini sangat diperlukan, terutama data yang berupa peta dasar yang menunjukkan lokasi kawasan terumbu karang tersebut dan peta perubahan kawasan yang diambil secara berkala.

Tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat sekitarnya dalam melestarikan dan membudidayakan sumber alam tersebut. Peran serta masyarakat disekitar terumbu karang sangatlah besar dalam pelestarian tsersebut. Berdasarkan karakteristik dan dinamika kawasan pesisir dan laut, potensi dan permasalahan pembangunan serta kebijakan pemerintah untuk sektor kelautan, maka dalam mencapai pengelolalan terumbu karang secara optimal dan berkelanjutan, dianjurkan untuk pengelolaan terumbu karang dalam kerangka pengembangan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.

Hal ini cukup logis, karena bila dikaji secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis atau hubungan fungsional antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antar kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Pada prinsipnya pengelolaan wilayah pesisir berkenaan dengan faktor lingkungan ekologis, lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial yang saling berkaitan dan diatur melalui hukum, aturan lokal dan tradisi. Timbulnya masalah dalam pengelolaan tersebut antara lain karena ketiga faktor tersebut tidak berjalan secara harmonis.

POLICY: Kebijakan pembangunan wilayah pesisir dan laut berdasarkan kebijaksanaan pemerintah yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, pada dasarnya merupakan perumusan pemanfaatan / penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Perumusan kebijakan tersebut dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan, masih bersifat sektoral dan belum operasional. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang ada, karena masing-masing stakeholders, baik pemerintah : dalam hal ini lembaga/instansi, maupun pihak swasta dan masyarakat berusaha memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir semaksimal mungkin sesuai dengan kepentingan masing-masing.

Di samping itu kondisi alam yang meliputi : ketersediaan lahan, daya dukung lahan dan lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang meliputi : response masyarakat, tradisi dan kebiasaan yang sudah turun temurun dan lain-lain juga perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan.

SPATIAL ANALYSIS: Dalam melakukan pengkajian pemanfaatan ruang digunakan pendekatan analisis spasial, analisis konflik, analisis arahan pengembangan. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis/SIG (Geographic Information System/GIS), yang substansinya adalah analisis kesesuaian lahan sebagaimana dijelaskan pada gambar diatas. Sedangkan analisis konflik dilakukan dengan pendekatan Proses Hierarki Analitik (AHP), akan dapat ditentukan prioritas kegiatan pemanfaatan ruang yang optimal. Selanjutnya dengan analisis SWOT dan PRA akan dapat dihasilkan rekomendasi arahan pengembangan kawasan pesisir dan laut sebuah lokasi

Dalam analisis spasial ini penggunaan teknologi yang tepat dan akurat serta murah, akan membuat para pengambil keputusan di tingkat PEMDA tidak ribet dalam pelaksanaan teknis pekerjaan. Analisis Spasial berdasarkan aplikasi basis data digital seperti GIS akan mempermudah dan meringankan pekerjaan dalam upaya pengelolaan dan penyelamatan kawasan terumbu karang. Analisis yang diterapkan mungkin sudah agak kadaluarsa, namun metode tersebut masih ampuh dalam penyelesain permasalahan penataan ruang.

SOLUTION: Kesimpulan yang dapat diambil dari proses penyelamatan terumbu karang salah satunya adalah peningkatan instrument Sosial Ekonomi Masyarakat yang berdomisili atau yang menggantungkan sumber pencahariannya disekitar kawasan Terumbu karang dengan melibatkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang merupakan prioritas utama dalam program penyelamatan terumbu karang.

Catatan: Tulisan yang agak serius dan formal ini disarikan dari diskusi dan bimbingan teknis terhadap Thesis mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Kelautan IPB tahun 2002. Sesekali bahas tentang pantai dan laut……


Responses

  1. Good writing…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: